Dengan SIAK Kemendagri Optimis Atur Tata Kelola Adminduk

By Super Admin 26 Mar 2019, 09:03:36 WIB Kependudukan
Dengan SIAK Kemendagri Optimis Atur Tata Kelola Adminduk

2019-03-18 00:03:26

Jakarta - Ditjen Dukcapil Kemendagri terus berupaya agar tata kelola administrasi kependudukan (adminduk) nasional mampu menjadi faktor pendorong dan pengungkit tata kelola pemerintahan di berbagai bidang lainnya.

Menurut Dirjen Dukcapil Prof. Zudan Arif Fakrulloh, upaya membangun database kependudukan secara sistematik sudah diawali sejak tahun 1977 dengan Peraturan Mendagri Nomor 88 Tahun 1977.

"Hanya saja saat itu database masih bersifat manual, dan tidak bisa dipertahankan di zaman teknologi digital yang terus bergerak serba cepat ini," kata Prof. Zudan dalam Rakornas Lembaga Pendataan Nasional Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019 di Jakata, Kamis (14/3/2019).

Maka pada 1995 Ditjen Dukcapil mengubah sistemnya dengan membangun Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDuk) yang bertahan 9 tahun hingga tahun 2004. Pada 2004 berganti lagi menjadi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Ini yang bertahan sampai sekarang.

"Jadi SIAK ini sudah bertahan selama 15 tahun. Alhamdulillah Presiden Megawati dan Presiden SBY, Pak Jokowi sampai sekarang tidak ada keinginan untuk mengganti sistem. Dan sistem ini sekarang sudah mengelola lebih 265 juta penduduk Indonesia," papar Prof. Zudan dalam rakornas bertema "Optimalisasi Pendayagunaan Data Terintegrasi untuk Menguatkan Pendidikan dan Memajukan Kebudayaan Berkualitas" ini.

Dari jumlah penduduk itu, paling banyak berada di Jawa Barat sekitar 43 juta jiwa. Kemudian Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Banten, DKI Jakarta, Lampung, Sumsel, Sulsel itu berimbang kondisi kependudukannya antara 9-10 juta jiwa. Khusus Sumut sekitar 14 jutaan.

Ditjen Dukcapil juga terus mengembangkan sistem single identity number (SIN), yaitu satu penduduk hanya punya satu nomor induk kependudukan (NIK), satu identitas, satu kartu keluarga.

"Sekarang tidak boleh lagi satu penduduk punya KTP lebih dari satu. Tak boleh lagi satu penduduk terdata lebih dari satu kartu keluarga (KK)," pungkas Zudan. Dukcapil***

Sumber : http://dukcapil.kemendagri.go.id/2018129-dengan-siak-kemendagri-optimis-atur-tata-kelola-adminduk-




Write a Facebook Comment

Komentar dari Facebook

View all comments

Write a comment